Masalah pungutan liar (pungli) sayangnya sering merambah ke sektor olahraga, khususnya pada biaya pelatihan olahraga lokal. Di Jambi, Komite Olahraga dan instansi terkait kini menunjukkan komitmen serius untuk Jambi Lawan Pungli dengan memperkenalkan sistem transparansi yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan atlet dari praktik-praktik ilegal dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh atlet atau orang tua benar-benar dialokasikan untuk kepentingan pembinaan olahraga mereka.
Pungutan liar dalam konteks olahraga dapat terjadi dalam berbagai bentuk: biaya pendaftaran yang tidak resmi, uang pelicin untuk mendapatkan perlengkapan, atau pembayaran tidak jelas yang diminta oleh oknum pelatih atau ofisial. Praktik ini merugikan kesejahteraan atlet, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Jika dibiarkan, pungli akan menghambat partisipasi, merusak moral atlet, dan menciptakan lingkungan olahraga yang tidak etis. Oleh karena itu, langkah Jambi Lawan Pungli melalui sistem transparansi adalah langkah yang mendesak.
Sistem transparansi yang diimplementasikan di Jambi mencakup digitalisasi semua biaya pelatihan olahraga lokal. Setiap iuran, biaya try out, atau pembelian perlengkapan wajib dibayarkan melalui rekening resmi organisasi dengan mencantumkan keterangan yang jelas. Selain itu, klub atau asosiasi olahraga diwajibkan memublikasikan rincian anggaran tahunan dan laporan penggunaan dana, sehingga kesejahteraan atlet menjadi output yang terukur dari pengeluaran tersebut.
Tujuan utama dari sistem transparansi ini adalah untuk memastikan bahwa biaya pelatihan olahraga lokal yang dibebankan kepada atlet adalah biaya yang wajar dan seluruhnya kembali dalam bentuk manfaat, seperti nutrisi yang lebih baik, pelatihan yang lebih intensif, atau keikutsertaan dalam kompetisi. Dengan adanya sistem pelaporan yang terbuka, Jambi Lawan Pungli menjadi lebih efektif karena setiap oknum yang mencoba melakukan pungutan liar akan langsung terdeteksi karena adanya diskrepansi antara biaya yang diminta dengan laporan resmi.
Komitmen Jambi Lawan Pungli juga memerlukan dukungan hukum yang kuat. Setiap kasus pungutan liar yang terdeteksi harus dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Pengurus klub yang terbukti terlibat harus dikenakan sanksi berat, tidak hanya sanksi internal, tetapi juga sanksi pidana. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan bahwa sistem transparansi dapat berjalan tanpa hambatan.